Bandung, Insight – Prof. Eddy yang kita ketahui bahwa beliau adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM sosialisasikan KUHP yang membahas tentang Konroversial serta bentuk rekolonialisasi yang dihidupkan kembali oleh Legislatif dan Pemerintah (5/04/2023).
Dengan kedatangan Wamenkumhan RI, Eddy Hiariej dalam kegiatan sosialisasi KUHP ke kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Aliansi Mahasiswa UIN Bandung dengan tegas (tetap) menolak KUHP baru, penolakan ini secara langsung dilakukan didepan Wamenkumham RI, Eddy Hiariej.
Dengan membentengkan 8 banner penolakkan dan meneriakkan narasi penolakkan secara bergantian di aula Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan mahasiswa mengaskan bahwa bersikeras akan tetap menolak KUHP baru.
Mahasiswa melakukakan kampanye do Auditorium Anwar Musaddad sebagai bentuk penolakkan. Nihilnya, jajaran KEMENKUMHAM dan birokrasi kampus menanggapi keras hal ini dengan mencopot dan mengeluarkan sejumlah mahasiswa dari forum tersebut.
Birokrasi kampus dan jajaran KEMENKUMHAM tengah berdebat dengan massa aksi terkait banner yang merupakan ekspresi terhadap KUHP. Hal ini terjadi saat Prof. Eddy menyampaikan sosialisasi KUHP yang baru diundangkan pada awal tahun 2023 dihadapkan ribuan mahasiswa.
Setelah pers dan sejumlah perhatian publik terus terlibat, akhirnya para perwakilan mahasiswa dapat bertatap muka dan mengungkapkan keresahan yang ada setelah mengkaji perjalanan panjang KUHP dengan sejumlah konroversi.
Risam, sapaan akrabnya menyatakan bahwa KUHP adalah hukum berdarah , bahwa banyak demonstrasi yang menolak dan dibalas dengah kematian puluhan jiwa, luka berat ratusan mahasiswa , risam bertanya bagaimana sikap dan tanggung jawab negara atas hal itu.
Resi Tri Rahayu S
Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar