Insight Cybermedia, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengoptimalkan penerbangan haji pada tahun 2023 terancam terhambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama dari beberapa maskapai penerbangan yang telah menandatangani kontrak dengan pemerintah.
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama, sebanyak 79 persen penerbangan haji pada tahun 2023 terlambat karena maskapai penerbangan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak. Hal ini menyebabkan ratusan jamaah haji terpaksa menunggu lebih lama untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengaku prihatin dengan situasi ini dan meminta agar maskapai penerbangan yang telah menandatangani kontrak untuk lebih kooperatif dalam menjalankan tugasnya. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan semua persiapan haji berjalan dengan lancar. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari maskapai penerbangan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesiapan seluruh jamaah haji. Namun, keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh maskapai penerbangan menjadi kendala yang sulit diatasi.
"Kami berharap agar semua maskapai penerbangan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kami tidak ingin ada jamaah haji yang terpaksa menunggu lebih lama untuk berangkat ke Tanah Suci," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menargetkan untuk mengirimkan sebanyak 231.000 jamaah haji pada tahun 2023. Namun, keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh maskapai penerbangan dapat mengganggu rencana tersebut. Pemerintah pun berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan agar semua jamaah haji dapat berangkat dengan lancar dan aman.
Tidak ada komentar
Posting Komentar